Saturday, 21 November 2015

Uang dan Pendidikan di Pilkada*



Dalam hitungan hari ke depan, pesta pemilihan kepala daerah akan digelar. Sebuah upaya menentukan seorang figur untuk menjadi representatif banyak orang. Merekalah nantinya yang akan berlaku dan bertindak atas nama rakyat yang dipimpinnya. Mereka pulalah yang akan membuat kebijakan yang menentukan nasib banyak orang. Wajah indah Indonesia turut ditentukan oleh kinerja dan produktivitas mereka.
Seperti biasanya, politik uang atau money politics adalah isu yang selalu hangat dibicarakan saat mendekati pemilu, bahkan hingga pemilu telah berakhir. Perlu digarisbawahi bahwa money politics berbeda dengan biaya politik (political cost). Politisi dibenarkan untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk aktivitas politiknya, misalnya untuk keperluan sosialisasi.
Namun politik uang tidak pernah dibenarkan bahkan ditetapkan sebagai sebuah kejahatan. Kegiatan ini adalah memberikan sejumlah uang kepada pemilih agar mereka memilih salah satu calon tertentu. Ironisnya, banyak pemilih malah menantikan aktivitas terlarang ini. Rasanya, tidak hebat calonnya dan tidak seru pemilunya apabila tidak ada uangnya. Padahal, cara menggalang suara seperti ini selain terlarang juga memiliki dampak negatif yang cukup besar.
Kandidat kepala daerah yang melakukan politik uang adalah mereka yang tidak siap bertarung menggunakan ide atau gagasannya. Padahal ide adalah modal dasar yang akan menuntun sang kandidat nantinya dalam memimpin pemerintahan. Selain itu, calon yang tidak bisa mempengaruhi melalui gagasan lalu menggunakan uang untuk dipilih adalah bentuk kekalahan dalam berkompetisi secara sehat.
Money politics juga merupakan sebuah bentuk penghinaan kepada rakyat. Ketika sang calon membayar pemilih, maka mereka menganggap sang pemilih bisa dibeli dengan uang. Parahnya, uang yang dibayarkan hanya puluhan ribu yang habis dalam sehari. Mereka yang memilih karena diberikan uang artinya benar-benar bisa dibeli. Maka jangan banyak menuntut perhatian saat sang calon terpilih sebab mereka bisa berdalih “saya telah membayar anda”.
Selanjutnya, money politics merupakan akar munculnya korupsi. Logikanya tidak ada orang yang dengan suka rela memberikan uangnya kepada orang lain, yang bukan niat bersedekah. Setiap rupiah yang dikeluarkan dalam money politics telah dikalkulasi sebagai modal. Artinya, modal tersebut harus dikembalikan ditambah dengan untungnya saat mereka menjabat.
Akibatnya, orang seperti ini ketika terpilih akan mencari jalan mendapatkan uang untuk menutupi modal yang telah dikeluarkan. Korupsi mungkin akan ditempuh sebab gaji tidak seberapa dibandingkan dengan biaya yang telah dihabiskan. Akibat lainnya adalah terhambatnya sistem meritokrasi, yakni memberikan posisi kepada seseorang berdasarkan kemampuannya. Yang ada adalah siapa yang berkonstribusi besar dalam pemilihan, khususnya memberikan bantuan uang untuk money politics, maka dia yang akan mendapatkan jatah jabatan atau proyek, terlepas dari dia kapable atau tidak. Dengan kata lain, kolusi dan nepotisme menjadi dihalalkan.
Visi Pendidikan
Sang calon mestinya menganggap politik adalah sarana beribadah, jalan untuk memperbaiki kehidupan banyak orang. Seperti yang dikemukanan oleh Paul Wellstone, akademis dan politisi asal Amerika Serikat pada tahun 1991, bahwa politics is not about big money or power games; it is about the improvement of people's lives. Disisi lain, attitude pemilih mestinya juga diperbaiki. Uang dari sang calon tidak akan membuat kehidupan ekonomi lantas menjadi baik seketika jika diambil, dan tidak lantas membuat mati kelaparan jika ditolak. Namun sudah pasti, ketika menerima uang tersebut, kita membiarkan ketidakjujuran terjadi, dan artinya kita memberikan amanah kepada orang yang tidak jujur.
Menolak money politics tidaklah cukup. Yang mesti dilakukan oleh pemilih adalah menelusuri kapasitas sang calon melalui track record-nya, yakni bagaimana prestasi dan karakternya pada masa lampau, dan juga dengan meneliti visi-misinya, terkhusus di bidang pendidikan. Mengapa pendidikan? Karena pendidikan adalah kunci setiap persoalan yang ada di masyarakat. Jika pendidikan buruk, masalah yang lain akan sulit diatasi. Namun jika rakyat terdidik, mereka bisa ikut andil sebagai aktor perubahan.
Oleh karena itu, calon kepala daerah harus berani berkampanye dengan mengangkat isu pendidikan. Bukan lagi sekedar pendidikan gratis, tetapi tolak ukur keberhasilannya dibuat jelas dan terukur. Mereka siap mendidik masyarakat dengan holistic approach, sebuah pendekatan yang implimentasinya berupa pemberdayaan (empowerment) dan emansipasi (emancipation). Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk menjadi pelaku perubahan sosial yang berarti perubahan atas diri mereka sendiri.
Sebaliknya, masyarakat harusnya menguji setiap calon kepala daerah dan timnya yang datang mengetuk pintu selama masa kampanye. Benarkah mereka menjadikan pendidikan sebagai visi andalannya ketika terpilih? Jika mereka tidak bisa menunjukkan visi serta target capaian yang jelas, maka jangan terlalu berharap perubahan jangka panjang akan mereka berikan. Hal ini juga bisa berarti masalah sosial akan sulit mereka atasi nantinya, sebab semua masalah sosial berakar pada lemahnya pendidikan.


*tulisan ini telah dimuat di Tribun Timur edisi 17 November 2015 dan http://makassar.tribunnews.com/2015/11/17/uang-dan-pendidikan-di-pilkada
Post a Comment