Monday, 26 June 2017

Kuantitas VS Kualitas Tenaga Honorer

Pengumuman kelulusan tenaga honorer kategori dua (K2) tahun 2014 membagi peserta seleksi kedalam dua kelompok yaitu kelompok yang lulus dan tidak lulus sebagai CPNS. Kelompok yang lulus sudah pasti bergembira karena sebentar lagi akan segera meraih predikat sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan kelompok yang tidak lulus masih harus bersabar, dan tidak boleh kehabisan harapan bahwa kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil masih ada.

Pengumuman ini bukanlah akhir dari prosesi perekrutan CPNS. Kepada mereka yang dinyatakan lulus, pemerintah mesti melakukan klarifikasi ulang untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kecurangan. Apabila mereka terbukti curang seperti pemalsuan data, maka mau tidak mau mereka harus didiskualifikasi.

Sedangkan bagi mereka yang lolos sebagai PNS tidak boleh berleha-leha karena merasa lega telah berada pada titik aman dimana mereka akan mendapatkan gaji setiap bulan hingga mereka pensiun di hari tua, mendapatkan tunjangan keluarga, dan akan memperoleh surat keputusan yang mudah digunakan untuk meminjam uang di bank. Dengan lulusnya mereka sebagai PNS, maka di pundak mereka semakin besar pula kewajiban untuk melakukan tugasnya sebagai abdi negara. Seorang pegawai negeri tidak boleh korupsi waktu dengan terlambat ke kantor dan cepat pulang ke rumah sehingga masyarakat tidak terlayani dengan baik. Apalagi bagi mereka yang meninggalkan tugas-tugasnya sebagai PNS karena memiliki pekerjaan atau bisnis yang lain—hal ini adalah sebuah dosa besar. PNS yang bekerja asal-asalan tanpa dibarengi etos kerja yang tinggi berarti telah menodai niat dan janjinya untuk mengabdi kepada negara. Bukan hanya itu, mereka juga berarti melukai hati dan perasaan ratusan ribu orang tenaga honorer yang ingin benar-benar mengabdi sebagai PNS tetapi belum bisa karena mereka tidak lolos seleksi.
 
Selain kerja keras, tenaga honorer yang lolos memiliki kewajiban untuk senantiasa meng-up-grade pengetahuan, keterampilan dan kompetensi kepemimpinannya. Kompetensi keilmuan dan keterampilan terus berkembang dengan cepat sehingga mereka tidak boleh ketinggalan. Sebagaimana kita biasa temui, khususnya di kota-kota kecil dan desa-desa, masih banyak pegawai yang tidak dapat mengoperasikan komputer dengan baik, tidak melek internet, dan wawasannya tentang dunia global sangat rendah. Parahnya lagi, mereka sangat malas belajar, bertanya, dan membaca. Mereka yang tidak membaca sehari saja berarti pengetahuannya telah kadaluarsa selama satu hari.

Demikian halnya kompetensi kepemimpinan khususnya untuk kalangan tenaga pendidik. Mereka menempati urutan kedua teratas dari jumlah K2 yang diterima tahun ini yakni 42 persen atau 254.774 sedangkan urutan pertama ditempati oleh tenaga administrasi sebesar 54 persen (327.696 orang), selebihnya adalah tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh. Sebagai orang-orang yang dipandang terdidik dan interpretasi dari negara yang melayani rakyatnya, mereka harus hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai teladan. Mereka harus senantiasa mengasah kemampuan kepemimpinannya seperti problem solving, initiative action, gaining commitment, resilience dan patience. Tanpa kompetensi kepemimpinan, maka kuantitas PNS yang besar tidak akan memberikan kontribusi yang optimal buat diri dan bangsanya.

Pemerintah sebagai pihak yang merekrut tenaga honorer juga memiliki kewajiban untuk membina mereka agar menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Daya saing bangsa ditentukan oleh mereka sebagai bagian yang mengelola bangsa ini. Mereka tidak boleh dibiarkan menjadi pegawai yang tidak produktif, tidak kreatif, dan tidak bertanggung jawab. Hal ini penting sebab kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh seberapa tingginya kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan pengembangan softskill dan character building mesti dioptimalkan dan bukan hanya formalitas yang menghabiskan anggaran negara.

Lantas bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak lulus hingga perekrutan tahun ini. Mungkin pernyataan Kemen PAN-RB bahwa mereka akan diangkat secara bertahap sebagai PNS dapat menghibur mereka. Namun mereka juga tidak boleh hanya menunggu, mereka harus terus berjuang untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dijalankan secara adil dan lancar.

Namun perjuangan yang lebih penting adalah tetap menunjukkan kehormatan sebagai tenaga honorer. Itulah sebabnya mereka disebut honor-er yang berarti kehormatan atau yang terhormat. Ketika mereka tidak lagi menunjukkan kinerja yang baik apalagi hanya mendaftarkan namanya sebagai tenaga honorer, maka hilanglah ke-honor-annya dan sudah tentu mereka tidak layak diangkat menjadi PNS.

Maka dari itu, pengetahuan, keterampilan, dan karakter mereka mesti ditingkatkan. Bisa jadi, ketidakberhasilan mereka dalam menembus seleksi CPNS disebabkan oleh kualitas mereka yang rendah, misalnya tidak paham menggunakan komputer dan tidak mengetahui materi soal seleksi.

Evaluasi

Dibalik dinamika perekrutan PNS tahun ini, kita kembali tersadarkan bahwa masalah ini terus saja berlarut-larut dan entah kapan bisa selesai. Seyogianya perektrutan yang dilakukan dari tahun ke tahun mampu mengurangi jumlah tenaga honorer, tetapi kenyataannya malah terus bertambah. Bahkan menurut Azwar Abubakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa jumlah tenaga honorer yang terdata sebelumnya hanya 172 ribu orang. Namun peserta tes pada November 2013 lebih dari 600 ribu orang. Sungguh mengherankan.

Jika dievaluasi, bisa jadi membludaknya jumlah tenaga honorer disebabkan karena adanya pemalsuan data. Kevalidan data tersebut dapat diketahui dengan cara uji publik untuk memastikan siapa tenaga honorer yang sesungguhnya dan siapa tenaga honorer jadi-jadian. Dalam hal ini, masyarakat memegang peranan penting untuk melaporkan nama-nama susupan.

Namun yang lebih penting dipertanyakan adalah apakah tenaga honorer sebanyak sekarang ini benar-benar menjadi kebutuhan negara. Mungkin jumlah tersebut jauh lebih besar dari yang dibutuhkan sebab kita bisa melihat pada beberapa instansi pemerintah dimana ada banyak tenaga administrasi honorer dalam satu ruangan, atau di sekolah-sekolah yang jumlah guru honorernya lebih besar dari yang dibutuhkan. Hal ini karena pengangkatan mereka tidak didasari oleh need analysis yang mendalam.

Pembengkakan tenaga honorer juga disebabkan oleh tidak kreatifnya para kepala daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu jualan calon kepala daerah adalah menambah lapangan kerja, dan sering menjanjikan akan mengangkat pendukungnya sebagai pegawai negeri ketika ia terpilih. Dan memang benar, ketika mereka terpilih mereka merekrut tenaga honorer tetapi tanpa melalui seleksi yang ketat—bahkan ada yang sudah berumur diatas 35 tahun masih direkrut. Dan kejadian ini terus menerus terjadi seiring pergantian kepala daerah.

Kepala daerah yang kreatif akan membuka lapangan pekerjaan di sektor industri dan perdagangan, serta memaksimalkan sektor pertanian atau perikanan atau potensi daerah yang lain. Mereka harus meyakinkan dan membantu rakyatnya bahwa bukan hanya PNS satu-satunya pekerjaan yang baik dan terjamin sehingga mereka tidak perlu meninggalkan kebun-kebun dan perahu-perahu mereka untuk menjadi PNS hunter.
Post a Comment